Buku Bebas PPN

Terbit pada .

A. Latar Belakang

  Dalam masyarakat modern, kecerdasan dan kemajuan suatu bangsa salah satunya dapat diukur dari banyaknya buku dan bahan bacaan yang dihasilkan serta dibaca oleh suatu masyarakat. Meskipun dewasa ini teknologi elektronika berkembang sangat pesat yang berdampak pada munculnya media bacaan yang bersifat elektronik, namun demikian diakui bahwa buku tetap bertahan sebagai salah satu media yang efektif dalam rangka proses pembelajaran dan transfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Peningkatan pengetahuan dan wawasan masyarakat pada akhirnya akan berdampak positif untuk mendukung pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kehidupan yang lebih baik. Berdasar pemikiran tersebut maka distribusi dan ketersediaan buku bagi masyarakat pada umumnya dan juga dunia pendidikan pada khususnya perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.

Kenyataan yang saat ini dihadapi untuk menjamin ketersediaan buku, masih mengalami banyak kendala, diantaranya:

(1) Harga buku dirasakan masih tinggi oleh masyarakat.

(2) Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah menyebabkan daya beli masyarakat terhadap buku rendah.

(3) Kurangnya jumlah penyediaan buku dibanding jumlah kebutuhan/permintaan akan buku.

(4) Kurang meratanya distribusi buku ke seluruh pelosok tanah air.

(5) Kondisi-kondisi tersebut di atas memicu terjadinya praktek-praktek ilegal seperti pembajakan buku serta upaya-upaya pelarian pajak yang seharusnya dibayar.

Untuk menekan permasalahan tersebut di atas serta mengurangi kesenjangan ketersediaan buku, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang perpajakan yaitu kebijakan pemberian pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap buku-buku pelajaran umum, buku pelajaran agama dan kitab suci yang berasal dari pengadaan impor ataupun penyerahan dalam negeri. Pembebasan PPN terhadap buku-buku tersebut di atas diberikan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat rekomendasi dari departemen teknis terkait.  

   Berdasarkan ketentuan yang berlaku, terhadap buku-buku tersebut, dibebaskan dari PPN juncto Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S - 665/PJ.52/2005 tentang Permohonan Penegasan Buku-Buku yang PPN-nya Ditanggung Pemerintah. Hal itu sebagaimana diatur dalam peraturan di bawah ini:

1. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; dan 

2. Pasal 1 Huruf (d) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu; jucto

3. Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.353/KMK.03/2001 tentang Batasan Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci dan Buku-Buku Pelajaran Agama Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya.     

   Kewenangan pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum yang dapat dibebaskan PPNnya ada pada dua menteri, yaitu Menteri Pendidikan Nasional untuk jenis buku-buku pelajaran umum dan MenteriAgama untuk buku-buku pelajaran agama dan kitab suci. Kemudian dalam implementasinya, kewenangan Menteri Pendidikan Nasional untuk menilai buku-buku pelajaran umum diserahkan pelaksanaannya Kepada Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, sebuah unit eselon dua di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional.    

   Pusat Kurikulum dan Perbukuan akan menerbitkan rekomendasi sebagai buku pelajaran umum berdasarkan penelaahan terhadap buku-buku yang dimohonkan untuk mendapatkan pembebasan pengenaan PPN, baik buku yang berasal dari impor maupun berasal dari penyerahan dalam negeri.  
 
B. Tujuan
   Memberikan rekomendasi pembebasan pengenaan PPN buku pelajaran umum agar buku-buku tersebut dipasarkan tanpa ada tambahan PPN dan masyarakat dapat menikmati dengan harga yang lebih murah. 
 
C. Sasaran
    Buku-buku yang di telaah hanya akan dibatasi pada buku roman populer dalam bentuk bacaan fiksi, buku komik yang materinya mengandung unsur-unsur pendidikan, dan buku reproduksi lukisan yang materinya mengentengahkan atau mengindikasikan adanya contoh-contoh aliran dalam seni lukis.
 
D. Persyaratan Administrasi Permohonan
   Untuk mendapatkan rekomendasi sebagai buku pelajaran umum dan pengesahan buku yang tidak termasuk dalam kriteria buku pelajaran umum disahkan sebagai buku palajaran umum, pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut.

1) Pemohon rekomendasi dapat meliputi :
a. Orang atau badan yang melakukan impor buku.
b. Orang atau badan yang menerima penyerahan buku dalam negeri.

2) Pemohon yang melakukan impor buku :
a. Mengajukan surat permohonan yang berisi data atau informasi buku meliputi : jumlah dan judul buku, nama penulis, nama penerbit, tahun penerbitan, sasaran peruntukan buku.

b. Surat permohonan dilampiri dokumen pendukung berupa :
   - Foto copy identitas pemohon (seperti KTP , SIUP)
  - Melampirkan contoh buku untuk masing-masing judul buku sebanyak satu eksemplar buku. Apabila contoh buku tidak dapat disampaikan maka sebagai gantinya pemohon menyampaikan abstraksi / resume isi buku, atau daftar buku (ISBN). Buku-buku contoh yang telah diserahkan kepada Pusat Perbukuan sebagai lampiran surat permohonan akan menjadi arsip Pusat Perbukuan.
   - Foto copy dokumen impor berupa : Invoice, Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB).
   - Foto copy dokumen kontrak pembelian atau dokumen yang dapat dipersamakan.
   - Foto copy dokumen pembayaran dapat berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti  transfer lainnya yang berkaitan dengan pembayaran impor.  
c. Dalam hal buku yang diimpor merupakan hibah dari pihak-pihak di luar negeri maka dokumen pendukung tambahan yang perlu dilampirkan adalah foto copy surat keterangan/pernyataan hibah dari pihak donatur atau dokumen sejenis yang dapat dipersamakan.

3)   Pemohon yang menerima penyerahan buku dalam negeri :
a. Mengajukan surat permohonan yang berisi data atau informasi buku meliputi : jumlah dan judul buku, nama penulis, penerbit, tahun penerbitan, sasaran peruntukan buku.
b. Surat permohonan dilampiri dokumen pendukung berupa :
      - Foto copy identitas pemohon (seperti KTP, SIUP)
     - Melampirkan contoh buku untuk masing-masing judul buku sebanyak satu eksemplar buku. Apabila contoh buku tidak dapat disampaikan maka sebagai gantinya pemohon menyampaikan abstraksi / resume isi buku, atau daftar buku (ISBN). Buku-buku contoh yang telah diserahkan kepada Pusat Perbukuan sebagai lampiran surat permohonan akan menjadi arsip Pusat Perbukuan.
      - Foto copy dokumen kontrak pembelian atau dokumen yang dapat dipersamakan.
 
E.Prosedur Pemberian Rekomendasi sebagai Buku Pelajaran Umum
1)Surat permohonan rekomendasi sebagai buku pelajaran umum diajukan oleh pemohon kepada Kepala Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional dengan tembusan ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional.
2)Pusat Perbukuan akan melakukan administrasi penerimaan surat masuk sesuai dengan ketentuan tata administrasi yang berlaku di Pusat Perbukuan. Surat permohonan akan diperiksa kesesuaiannya dengan syarat-syarat administratif sebagaimana tercantum dalam subbab A. Surat permohonan yang tidak   lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi oleh pemohon.
3)Setelah syarat-syarat administrasi dipenuhi, dilanjutkan dengan proses penelaahan terhadap buku-buku yang diajukan dengan tujuan untuk mengkaji apakah buku-buku tersebut termasuk dalam kriteria sebagai buku-buku pelajaran umum, atau buku-buku tersebut tidak termasuk dalam kriteria sebagai buku pelajaran umum namun berdasarkan penelaahan dan kajian mendalam buku-buku tersebut disahkan sebagai buku pelajaran umum. Proses penelaahan dilakukan oleh Tim Penelaah dan hasil kerjanya dituangkan dalam sebuah Berita Acara.
4)Berdasarkan berita acara penelaahan tersebut Kepala Pusat Perbukuan akan menerbitkan surat rekomendasi sebagai buku palajaran umum atau surat pengesahan buku yang tidak termasuk dalam kriteria buku pelajaran umum disahkan sebagai buku palajaran umum.
5)Berdasarkan surat rekomendasi sebagai buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan PPN pemohon mengurus penyelesaian barang impornya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai tempat pemasukan barang. Kemudian untuk buku penyerahan dalam negeri penyelesaian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak setempat.
6)Untuk buku-buku yang tidak termasuk dalam kriteria buku pelajaran umum namun disahkan oleh Pusat Perbukuan sebagai buku pelajaran umum, berdasarkan surat pengesahan tersebut pemohon selanjutnya mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keputusan Bebas (SKB) PPN di Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak setempat.
7)Berdasarkan SKB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pemohon dapat menyelesaikan impornya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai untuk buku impor, dan di Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk buku penyerahan dalam negeri.