Tidak Ada Ujian Nasional Perbaikan (UNP) di Tahun 2017

Terbit pada .

1Jakarta, Kemendikbud --- Salah satu kebijakan baru yang diterapkan pada penyelenggaraan ujian nasional (UN) tahun 2017 adalah ditiadakannya ujian nasional perbaikan (UNP). Namun, bagi siswa yang ingin memperbaiki nilai ujian nasionalnya dapat mengikuti ujian susulan yang juga berfungsi sebagai ujian nasional perbaikan.

Mendikbud: Gunakan Data Akreditasi sebagai Dasar Perumusan Kebijakan Pendidikan

Terbit pada .

1aJakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta agar program perencanaan dan pengembangan pada setiap unit pendidikan dapat disesuaikan dengan hasil akreditasi. Diharapkan, perumusan kebijakan berdasarkan akreditasi lembaga pendidikan sesuai dengan analisis kebutuhan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Masukan Masyarakat tentang Buku Pelajaran Dapat Disampaikan Melalui Laman buku.kemdikbud.go.id

Terbit pada .

3aJakarta, Kemendikbud — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) membuka akses kepada masyarakat untuk dapat memberikan saran dan kritik tentang buku pelajaran yang digunakan di sekolah. Saran dan kritik tersebut dapat diberikan masyarakat melalui laman http://buku.kemdikbud.go.id yang dikelola Puskurbuk Kemendikbud.

Jangkau Penjaminan Mutu PAUD PNF, 10.000 Kuota Akreditasi Badan Akreditasi Dialokasikan Tahun 2017

Terbit pada .

4aYogyakarta, Kemendikbud—Sebanyak 10.000 alokasi kuota akreditasi Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAP PAUD dan PNF) direncanakan untuk tahun 2017. Alokasi tersebut guna memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mencantumkan akreditasi dilakukan Pemerintah sebagai pertanggungjawaban atas mutu pendidikan di Indonesia.

Mendikbud Apresiasi Capaian Layanan Badan Akreditasi PAUD dan PNF

Terbit pada .

5aYogyakarta, Kemendikbud -- Penjaminan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (PAUD dan PNF) menuai kemajuan yang dengan kehadiran Badan Akreditasi PAUD dan PNF. Sejak didirikan tahun 2016, sejumlah 34 Badan Akreditasi Provinsi (BAP) PAUD dan PNF telah didirikan di 34 provinsi Indonesia. Hal ini sesuai dengan pemenuhan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mencantumkan akreditasi dilakukan Pemerintah sebagai pertanggungjawaban atas mutu pendidikan di Indonesia.