Rektor IPB: Uang Kuliah Tunggal Ringankan Mahasiswa

Terbit pada .

Rektor IPB Uang Kuliah Tunggal Ringankan MahasiswaBogor - Dalam rangka meringankan beban uang kuliah yang ditanggung oleh mahasiswa, Pemerintah akan memberlakukan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang akan diterapkan pada tahun akademik 2013/2014. Dengan adanya kebijakan ini, maka Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memiliki kewajiban untuk memberlakukan UKT ini.
 

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Herry Suhardiyanto mengatakan konsep UKT diberlakukan berdasarkan realitas bahwa uang yang ditarik dari mahasiswa tersebut terlalu banyak. Selain biaya kuliah per semester, mahasiswa masih dibebani dengan berbagai macam sumbangan dari pembangunan gedung, biaya praktikum dan masih banyak lagi.
 

Maka dari itu, IPB pun mulai tahun akademik 2013/2014 akan menerapkan pembiayaan kuliah mahasiswa dengan sistem uang kuliah tunggal ini dengan tetap mengacu pada subsidi silang.
 

"Kebijakan UKT ini positif dalam menghapus pungutan kepada mahasiswa pada awal masuk perkuliahan. Prosesnya juga mudah karena mahasiswa hanya mengeluarkan uang satu kali saja setiap semester sesuai program yang mereka pilih," kata Herry di Bogor, Jumat, (15/3). 
 

Menurutnya, melalui UKT nanti angka yang dikontribusikan mahasiswa sama setiap semesternya. Ini untuk menghindari uang pangkal yang memberatkan mahasiswa. Penerapan uang kuliah tunggal akan diterapkan dengan mekanisme subsidi silang. Kebijakan ini tetap akan mengacu pada Instruksi Dirjen Dikti dan amanat UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012. Dalam UU tersebut diamanatkan, biaya pendidikan kepada peserta didik harus berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua melalui subsidi silang.
 

"Dalam Instruksi Dirjen Dikti disebutkan bahwa untuk menyatukan berbagai macam pungutan pada orang tua mahasiswa, seperti SPP, uang pangkal atau uang gedung, uang praktikum, dan uang ujian akan dijadikan satu dan dibayarkan dalam bentuk UKT," katanya.
 

Herry Suhardyanto menambahkan, besaran uang kuliah tunggal IPB tidak akan lebih dari Rp8 juta. Menurut dia, gambaran UKT ini digodok berdasarkan penghitungan IPB terhadap biaya awal yang harus dibayar mahasiswa, seperti SPP, uang SKS dan biaya lainnya.
 

"IPB masih menggodok UKT dengan plafon sekitar Rp8 juta. Tapi kami masih menunggu penetapan UKT oleh pemerintah agar kami dapat menghitung dengan formula yang sama," kata Herry.
 

Menurut Herry meski sistem UKT ini harus diterapkan di Perguruan Tinggi Negeri, namun demikian bagi IPB, sistem ini sudah diterapkan dengan cara subsidi silang sejak tahun ajaran 2005/2006. Konsep susbsidi silang ini diterapkan IPB karena biaya pendidikan masih disubsidi pemerintah dan institut.
 

"Ada delapan kategori tunggal yang akan dipertahankan IPB berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi mahasiswa. Ini juga masih dihitung besarannya," kata Herry.
 

Namun demikian, bila nanti ketentuannya hanya ada satu angka untuk menetapkan UKT, maka pihaknya akan menggunakan satu kategori UKT yang nilainya terbesar. Meski dipilih kategori yang nilainya terbesar untuk kategori-kategori kecil akan tetap dibantu dengan pola subsidi atau diskon.

Sumber: www.jurnas.com